Pemkab Wonogiri Gelar Hasil Pengawasan Daerah

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.

- Dalam rangka evaluasi kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar acara Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis 01/12. Acara tersebut dihadiri perwakilan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jateng, Inspektur pembantu wilayah IV Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD, Para Ketua Komisi DPRD, Sekda, Para asisten Sekda, Staf ahli Bupati, Inspektur se-wilayah Surakarta dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Wonogiri.

Rapat yang digelar sebagai sarana informasi tentang temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah ini dilaksanakan dalam rangka pembudayaan pengawasan lanjutnya. “Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati berpesan kepada para pimpinan SKPD untuk mencermati setiap gejala penyimpangan, pemborosan, dan kebocoran keuangan negara atau daerah secara dini agar dapat diambil tindakan secara tegas, cepat, dan tepat, meningkatkan engendalian dan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin, setiap hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional perlu segera diambil langkah-langkah penyelesaian tindak lanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip konsultasi, koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga akan memperlancar setiap kegiatan yang telah diprogramkan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

“Melalui acara ini marilah kita instropeksi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik yang bersifat manajerial, penyelenggaraan pemerintahan” himbaunya.

Sementara itu menurut Inspektur Kabupaten Wonogiri Sutanto Djosowijatmo, mengatakan bahwa Larwasda tahun 2011 merupakan tampilan hasil pelaksanaan pengawasan tahun 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Aparat Internal
Pemerintah. Sutanto melaporkan bahwa kelemahan administrasi menjadi temuan
yang paling sering ditemukan (>50%).

Sedangkan kelemahan dalam prosedur berupa kurang pahamnya petugas terhadap ketentuan yang berlaku menjadi penyebab yang dominan (>45%) yang ditunjang dengan lemahnya pengawasan melekat (30%). Untuk itu, rekomendasi yang bersifat penegakan peraturan
serta untuk mempercepat penyelesaian tindak maupun material yang dapat mengganggu
kelancaran menjadi rekomendasi yang paling banyak diberikan (>70%).

Lebih lanjut Inspektur menjelaskan bahwa tujuan digelarnya acara ini adalah adalah untuk meningkatkan rasa mawas diri bagi aparatur sebagai tindak cegah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan dan memacu terciptanya aparatur yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN.