WONOGIRI, TRIBUNEKOMPAS.
By: Wiwik Priyanto.
- Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH merasa bangga karena Jawa Tengah terpilih pertama kalinya sebagai lokus penyelenggaran even jambore nasional Pol PP National Corps Building. Kegiatan tersebut dipusatkan di Wonogiri yang merupakan Kabupaten paling selatan di Jawa Tengah. Di hadapan ribuan peserta dan tamu undangan Gubernur mempromosikan Wonogiri.
“Mumpung masih di Wonogiri, ayo nikmati indahnya Wonogiri. Jangan sungkan-sungkan. Ada banyak tempat wisata di sini dan wisata kuliner yang bisa dicicipi makanannya. Wonogiri punya waduk yang sejuk, ada kawasan karst, penyusuran goa-goa, sampai wisata spiritual. Hobi saya itu dulu menyusuri goa. Kalau saja waktu saya masih lama di sini, saya akan ajak pak Bupati dan tamu yang ada untuk menyusuri goa,” kata Gubernur menyampaikan sambutan selamat datangnya pada upacara pembukaan Pol PP National Corps Building di kompleks Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Rabu (11/9).
Kegiatan Pol PP National Corps Building ini diikuti 1.050 anggota Pol PP dari seluruh Indonesia dan akan dilaksanakan sampai tanggal 13 September 2013., Jumlah tersebut masih ditambah 250 personel Pol PP dari Pemprov DKI dan 200 personel dari Pemrov Jawa Tengah. Mereka datang ke Wonogiri sejak Selasa (10/9).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Gamawan Fauzi bertindak sebagai inspektur upacara pembukaan Pol PP National Corps Building, Rabu (11/9). Dalam sambutannya Mendagri mengatakan bahwa SKPD Satpol PP ini memiliki tupoksi menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Mendagri meminta Satpol PP harus bebenah. “Kelembagaan harus ditingkatkan, karena banyak yang belum sesuai dengan Permendagri nomer 40/2011. Dari sisi SDM, masih banyak personelnya yang belum mengikuti diklat dasar. Dalam catatan saya, baru 27 % dari 31.188 anggota Satpol PP yang berstatus PNS yang ikut diklat dasar. Sedangkan jumlah Satpol PP yang non PNS ada 35.987 personel dan yang ikut diklat sudah 53,345,” ungkap Mendagri.
Kelemahan lain, lanjut Mendagri, bahwa alokasi anggaran Satpol PP masih sangat minim dan sarana prasara yang tersedia masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan beban tuigas yang harus diemban. “Kalau kegiatan seperti ini dilakukan secara berkala, maka kompetensi dan profesionalisme anggotanya akan meningkat. Kalau kinerjanya meningkat, citranya di masyarakat juga semakin baik.”
Mendagri menyayangkan dibeberapa tempat Satpol PP hanya difungsikan sebagai satpam saja. Padahal SKPD ini penting dan strategis karena membantu kepala daerah dalam menjaga ketenteraman masyarakat dan menegakkan Perda. “Satpol PP ini bukan pemadam kebakaran yang tugasnya mengamankan situasi setelah kejadian berlangsung. Satpol PP harus mengutamakan langkah-langkah sebelumnya. Misal tentang tata ruang wilayah dimana PKL tidak boleh berdagang di jalan. Tugas Satpol PP bukan setelah ada demo PKL baru bertindak, melainkan melakukan sosialisasi sebelumnya tentang aturan yang berlaku ke para PKL,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar simulasi penanganan kerusuhan massa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Sekitar 250 personel Satpol PP DKI memperlihatkan sikap responsif saat terjadi kerusuhan massa. Beberapa perusuh yang berniat melakukan tindakan anarkis berhasil ditumpas dengan menggunakan praktik aneka disiplin beladiri. Berkali-kali terlihat Pak Menteri bertepuk tangan, bahkan sesekali melakukan standing applaus.
Mengakhiri acara, Gubernur Jawa Tengah menyerahkan bantuan hibah pemberdayaan masyarakat bidang saparas pemukiman APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.004.500.000 yang diterima Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto. Juga bantuan lain berupa 3 ribu bibit pohon jati dan mahoni, 30 ribu benih ikan patin, serta bantuan sosial total senilai Rp 125.200.000. bantuan sosial ini digunakan untuk anak jalanan, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia non potensial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar