Jumat, 20 Juli 2012

Tak Bisa Paksakan Kehendak, Gubernur Hanya Bisa Beri Saran Informal

 
 
BANDUNG, (TRIBUNEKOMPAS) 
By: Tonny. S. 
 
-   Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, tidak bisa memaksakan bila ada daerah yang menolak ikut serta dalam pilkada gabungan.
Pemprov saat ini hanya memberikan masukan secara informal kepada pemerintah daerah tersebut, agar segera berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum (KPU) setempat.

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, menurut rencana bakal dibarengkan bersama pilkada empat daerah lain yakni Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Namun hanya Bandung Barat yang belum menyatakan partisipasinya dalam pilkada tersebut,

"Saya hanya bisa meminta secara informal saja, tidak bisa memutuskan," ujar Heryawan di Gedung Sate, Jumat (20/7/2012).

Penyelenggaraan pilkada gabungan akan menghemat biaya penyelenggaraan sebesar Rp 48 miliar. Beberapa komponen pembiayaan operasional pilkada ditanggung Pemprov Jabar, seperti honor panitia, distribusi logistik, hingga biaya perjalanan dinas.

Namun Bandung Barat masih menolak ikut serta, karena kekhawatiran bakal melanggar undang-undang.

Hingga kini, KPU Jabar tetap mencantumkan Bandung Barat dalam pilkada gabungan, bermodalkan asumsi bahwa penyelenggaraannya tidak akan mengganggu peraturan maupun memangkas masa jabatan seseorang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar